Rencana peningkatan pembangkit listrik tenaga batu bara "captive" di Indonesia untuk mendukung pasokan listrik ke daerah industri mengancam komitmen negara tersebut untuk mengurangi emisi CO2 pada tahun 2030 dan menutup semua pembangkit listrik tenaga batu bara satu dekade setelahnya, menurut sebuah laporan.
Rencana induk baru milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Indonesia yang diumumkan pada bulan November memproyeksikan pertumbuhan energi terbarukan, tetapi juga peningkatan tajam dalam pembangkit listrik tenaga batu bara setelah tahun 2030, menurut laporan lembaga pemikir energi yang berbasis di London, Ember, pada hari Kamis.
Rencana baru ini menimbulkan "kekhawatiran bahwa rencana induk PLTU Indonesia ini dapat secara signifikan meningkatkan pembangkit listrik tenaga batu bara," kata Ember.
Indonesia, yang sangat bergantung pada batu bara dan merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, adalah salah satu penghasil emisi terbesar di dunia. Namun, Presiden Prabowo Subianto tahun lalu berkomitmen untuk menghentikan penggunaan batu bara dalam 15 tahun kedepan guna mencapai emisi nol bersih pada pertengahan abad ini.
Jakarta sebelumnya menyatakan bahwa campuran energi terbarukan akan mencapai 44 persen dari total pembangkit listrik pada tahun 2030.
Namun, rencana baru ini mencakup tambahan kapasitas batubara sebesar 26,8 gigawatt dalam tujuh tahun ke depan, menurut Ember, dengan lebih dari 20 GW berasal dari ekspansi batu bara captive yang menyediakan energi untuk industri daripada jaringan listrik.
Saat ini, Indonesia mengoperasikan 49,7 GW pembangkit listrik tenaga batu bara, menurut Ember, dan pemerintah menyatakan bahwa 253 pembangkit listrik tenaga batu bara akan beroperasi hingga Desember.
Namun, puluhan pembangkit listrik tenaga batu bara lainnya masih dalam tahap konstruksi, termasuk pembangkit captive.
'Masalah kesehatan dan ekonomi'
Perusahaan Listrik Negara (PLN), tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai hal ini.
Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA), yang menyatakan bahwa sebagian besar pertumbuhan batu bara captive terkonsentrasi di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, sembari meyerukn peringatan kepada masyarakat setempat.
Masyarakat setempat "akan menanggung beban masalah kesehatan dan ekonomi tertinggi akibat paparan polusi," kata analis CREA, Katherine Hasan.
Indonesia mendapatkan $20 miliar melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil dari negara-negara maju pada tahun 2022, yang seharusnya mempercepat transisi energi bersihnya, tetapi sebagian besar dana tersebut belum terlihat hingga saat ini.
Bulan ini, kementerian lingkungan hidup kembali dengan cepat menyatakan dukungan Jakarta terhadap perjanjian iklim Paris yang bersejarah setelah utusan iklimnya menyarankan bahwa perjanjian tersebut tidak relevan setelah Presiden AS Donald Trump kembali menarik diri darinya.
Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia perlu melakukan lebih banyak upaya dan tindakan untuk memenuhi target perjanjian Paris pada tahun 2050.
