Selama berbulan-bulan, partai yang berkuasa di Georgia, Georgian Dream, menghadapi kritik tajam dari kekuatan Barat terkait undang-undang ‘pengaruh asing’ yang diusulkannya. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan oposisi pro-Barat di dalam negeri mengecam undang-undang tersebut sebagai upaya bergaya Rusia untuk membungkam masyarakat sipil, menuduh pemerintah Georgia condong ke arah taktik otoriter Moskow.

Namun, dalam langkah diplomatik yang mengejutkan, Georgian Dream mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka akan mengganti undang-undang kontroversial tersebut dengan “salinan kata-per-kata dari Undang-Undang Registrasi Agen Asing (FARA) AS.”

Langkah dramatis yang tak terduga ini membuat para kritikus Barat terkejut, yang terus-menerus menuduh partai yang berkuasa bersikap otoriter dan berpihak pada Rusia. Jika undang-undang baru ini meniru undang-undang “agen asing” AS, bagaimana Barat dapat terus mengecamnya tanpa menunjukkan standar ganda mereka sendiri?

Undang-undang yang memicu kontroversi

Pada Mei 2024, Parlemen Georgia mengesahkan “Undang-Undang Transparansi Pengaruh Asing,” yang mewajibkan organisasi non-pemerintah (LSM) dan media yang menerima lebih dari 20 persen pendanaannya dari sumber asing untuk mendaftar sebagai “organisasi yang mengejar kepentingan kekuatan asing.”

Undang-undang ini menuai kritik signifikan dari negara-negara Barat, yang menyamakannya dengan undang-undang “agen asing” Rusia tahun 2012, dengan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut dapat menekan masyarakat sipil dan kebebasan media.

Para kritikus mengklaim bahwa undang-undang ini bertujuan untuk membungkam oposisi dan mengendalikan narasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintah Georgia. Menyebutnya sebagai “undang-undang Rusia” Georgia, para kritikus di Barat memperingatkan bahwa undang-undang ini dapat membahayakan jalur Tbilisi menuju keanggotaan Uni Eropa, sementara AS mengecamnya sebagai “terinspirasi Kremlin.” Ironisnya, Washington juga memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat Georgia terkait undang-undang ini.

Bagaimana AS menerapkan FARA?

FARA, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1938, mewajibkan individu dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan politik atas nama entitas asing untuk mendaftar ke Departemen Kehakiman AS. Awalnya ditujukan untuk propaganda Nazi, selama bertahun-tahun FARA diterapkan secara selektif, sering kali menargetkan organisasi media asing, firma lobi, dan konsultan politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, FARA digunakan untuk mengawasi individu dan organisasi yang memiliki hubungan dengan negara-negara yang dianggap sebagai lawan, seperti Rusia, China, dan negara-negara Timur Tengah. Sementara Barat secara rutin mengkritik undang-undang “agen asing” Georgia karena diduga menargetkan media, perlu dicatat bahwa AS juga menerapkan FARA pada organisasi media asing, terutama yang berasal dari Rusia dan China.

Bagaimana undang-undang ini akan diterapkan di Georgia?

Partai Georgian Dream berpendapat bahwa tujuan di balik undang-undang “pengaruh asing” mereka adalah untuk memastikan transparansi, seperti yang dilakukan FARA di AS – yang dianggap sebagai demokrasi pertama di dunia. Berdasarkan preseden yang ada di AS, undang-undang berbasis FARA di Georgia dapat memberlakukan persyaratan pengungkapan serupa pada LSM yang didanai asing, kelompok lobi, dan organisasi media tertentu.

Kemungkinan target meliputi:

LSM yang didanai Barat: Kelompok yang menerima pendanaan signifikan dari AS dan Uni Eropa mungkin menghadapi pengawasan lebih ketat.

Media oposisi yang didukung asing: Media pro-Barat yang menerima dukungan keuangan asing dapat diklasifikasikan sebagai agen asing.

Konsultan politik dengan hubungan asing: Entitas yang didanai asing yang memberi nasihat kepada kelompok politik tentang pemilu dan pemerintahan dengan dukungan internasional mungkin harus mendaftar.

Namun, dengan mengadopsi bahasa FARA secara persis, Georgia secara efektif membalikkan beban kepada para kritikus Barat—jika mereka menerima FARA sebagai undang-undang yang sah, mengapa versi yang sama tidak dapat diterima di Georgia?

Negara-negara Barat dengan undang-undang ‘pengaruh asing’

Perlu dicatat bahwa beberapa negara Barat lainnya, termasuk Uni Eropa, Kanada, Australia, Jerman, Prancis, dan Belgia, memiliki undang-undang serupa yang mewajibkan pengungkapan pengaruh asing dalam proses politik domestik, meskipun cakupan dan penerapannya bervariasi.

Uni Eropa: Register Transparansi Uni Eropa, yang didirikan pada tahun 2011, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dengan melacak individu dan organisasi, termasuk pemerintah asing, pelobi, dan LSM yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan Uni Eropa. Meskipun bersifat sukarela, Uni Eropa sedang berupaya menjadikannya wajib.

Australia: Skema Transparansi Pengaruh Asing (FITS), yang diberlakukan pada tahun 2018, mewajibkan individu dan entitas yang terlibat dalam kegiatan politik tertentu atas nama pemerintah atau entitas asing untuk mendaftar.

Kanada: Pada Mei 2024, pemerintah Kanada mengusulkan Undang-Undang Transparansi dan Akuntabilitas Pengaruh Asing (FITAA), yang akan mewajibkan individu dan entitas yang terlibat dengan prinsipal asing untuk mendaftar dan mengungkapkan kegiatan apa pun yang memengaruhi proses politik atau pemerintahan.

Jerman: Register Lobi (didirikan pada tahun 2022) mewajibkan pelobi, termasuk yang mewakili kepentingan asing, untuk mendaftar dan mengungkapkan aktivitas mereka.

Prancis: Undang-Undang Transparansi, Perlawanan terhadap Korupsi, dan Modernisasi Kehidupan Ekonomi (2016) mencakup ketentuan untuk mengungkapkan pengaruh asing dalam proses politik, meskipun lebih berfokus pada lobi dan konflik kepentingan.

Belgia: Undang-Undang Lobi Belgia mewajibkan pendaftaran pelobi, termasuk yang bertindak atas nama entitas asing, untuk meningkatkan transparansi dalam ranah politik.

Inggris Raya: Skema Registrasi Pengaruh Asing (diusulkan, belum sepenuhnya diterapkan) bertujuan untuk mewajibkan pendaftaran agen asing, mirip dengan FARA.

Dilema Barat:

Pemerintah Barat kini berada dalam posisi yang canggung. Jika mereka terus mengkritik undang-undang “pengaruh asing” Georgia, mereka berisiko menunjukkan standar ganda dalam sistem hukum mereka sendiri. Jika mereka menerima langkah Georgia, mereka kehilangan salah satu poin tekanan utama terhadap partai Georgian Dream yang berkuasa.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, telah mengecam langkah tersebut, memperingatkan bahwa hal itu “merusak kebebasan berekspresi dan masyarakat sipil.” Namun, pernyataannya menghindari fakta bahwa peraturan serupa ada di AS dan demokrasi Barat lainnya.

Seiring meningkatnya ketegangan, masa depan politik Georgia dan aspirasinya untuk menjadi anggota Uni Eropa tetap tidak pasti. Namun, satu hal yang jelas: Partai Georgian Dream telah membalikkan keadaan terhadap para kritikus Baratnya, dan bulan-bulan mendatang akan menguji konsistensi prinsip-prinsip demokrasi mereka.