Penunjukan Eyal Zamir sebagai Kepala Staf Umum baru Israel berpotensi menandai perubahan signifikan dalam prioritas strategis Tel Aviv dan juga mengindikasikan perubahan mendasar dalam strategi militernya di kawasan—dari konflik asimetris berintensitas rendah menjadi perang darat berskala besar.
Zamir, mantan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel, menggantikan Herzi Halevi, yang mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab atas kegagalan militer dan intelijen dalam operasi 7 Oktober yang dipimpin oleh Hamas.
Dalam situasi normal, penunjukan Kepala Staf Umum baru mungkin tidak memiliki signifikansi politik yang besar. Namun, di Israel, penunjukan semacam itu sangat diawasi, tidak hanya karena keterlibatan mendalam posisi militer ini dalam politik, tetapi juga karena banyak mantan kepala militer, termasuk Ehud Barak, Benny Gantz, dan Gadi Eisenkot, telah beralih dari militer ke karir politik dengan mulus.
Selain implikasi politik, penunjukan Zamir tampaknya merupakan upaya untuk menutupi kegagalan Israel pada 7 Oktober sembari mempersiapkan serangan militer konvensional yang lebih agresif di kawasan tersebut.
Selama perang Gaza, Zamir adalah salah satu strategist utama eskalasi militer Israel, ia mendorong invasi darat yang berkepanjangan dibandingkan serangan udara. Sebelumnya, sebagai kepala Komando Selatan (2015–2018), ia mengawasi serangan intensif militer di Gaza, termasuk serangan udara dan tindakan keras terhadap protes di perbatasan Palestina.
Ia juga memperkuat mesin perang Israel, mengamankan kesepakatan perdagangan senjata, dan memperluas produksi senjata lokal, ia dikenal sebagai sosok bernamal dalam industri tersebut.
Penunjukan Zamir datang pada momen yang krusial—tidak hanya di tengah gencatan senjata yang rapuh di Gaza tetapi juga di tengah meningkatnya agresi militer Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki oleh Israel.
Ditengah Israel secara sistematis berupaya untuk menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dengan memperkenalkan tuntutan baru di setiap tahap kritis, mereka juga meningkatkan serangan mematikan di Jenin, Nablus, dan kota-kota Palestina lainnya, yang telah menewaskan puluhan orang.
Latar belakang politik
Latar belakang politik Zamir juga menarik perhatian banyak orang. Keluarganya menetap di Palestina selama Mandat Inggris pada 1920-an setelah bermigrasi dari Yaman. Kakeknya, Aharon, adalah anggota Irgun—kelompok bersenjata Zionis yang bertanggung jawab atas serangan teror terhadap pasukan Inggris dan warga sipil Palestina.
Beberapa dekade kemudian, Eyal Zamir mengabdi di bawah penerus politik organisasi Irgun, yang kemudian berkembang menjadi partai politik Likud (yang sekarang berkuasa), Kemudian Zamir diangkat sebagai sekretaris militer untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari 2012 hingga 2015.
Penunjukan Zamir sebagai Kepala Staf Umum sebelumnya pada 2018 dan 2022 sempat terhalang, dilaporkan karena reputasinya sebagai 'anak buah Netanyahu'—label yang membuatnya tidak populer di kalangan militer Israel, yang sering memiliki hubungan rumit dengan perdana menteri tersebut.
Namun, di luar afiliasi politiknya, latar belakang militer Zamir menandai pergeseran dalam prioritas strategis Israel. Selama hampir setengah abad, kecuali Dan Halutz yang berasal dari angkatan udara, semua kepala staf umum Israel berasal dari pasukan terjun payung atau pasukan khusus.
Sebaliknya, Zamir berasal dari korps lapis baja. Kepala militer Israel terakhir dengan latar belakang serupa adalah David Elazar, yang mengundurkan diri karena rasa malu setelah kegagalan Israel dalam Perang Arab-Israel 1973.
Seorang garis keras militer
Doktrin Zamir menandai perubahan mendasar dalam strategi militer Israel—dari konflik asimetris berintensitas rendah menjadi perang darat berskala besar. Penekanannya pada divisi lapis baja dan pengurangan ketergantungan pada kekuatan udara tidak hanya dilihat sebagai penyesuaian taktis tetapi juga penyelarasan strategis, mempersiapkan tentara untuk pertempuran berkepanjangan dan berintensitas tinggi di seluruh kawasan.
Zamir adalah salah satu komandan kursus 'pelatihan ulang' untuk jajaran atas setelah kegagalan memalukan Israel dalam Perang Lebanon 2006, yang mengungkap kelemahan Israel dalam perang darat. Pelajaran dari perang itu tampaknya membentuk pandangannya tentang kesiapan militer—memprioritaskan divisi lapis baja dan konfrontasi darat langsung.
Selama tahun 2010-an, Zamir mendukung proposal menteri pertahanan saat itu, Avigdor Lieberman, untuk membentuk unit 'kekuatan misil' dalam angkatan tentara dan menentang pengurangan jumlah kekuatan tank, serta penutupan skuadron helikopter tempur.
Bahkan sebelum secara resmi menjabat, ia telah mempresentasikan rencana ekspansi militer saat bersaing dengan Herzi Halevi untuk posisi Kepala Staf tiga tahun lalu.
Rencana ini—yang diajukan kepada Netanyahu dan lainnya—memperingatkan terhadap pengurangan jumlah personel, menandakan komitmennya terhadap aparat militer yang lebih besar dan agresif.
Zamir menganggap dirinya seorang reformis, tetapi versinya tentang 'reformasi' berarti semakin memperkuat kebijakan militeristik Israel. Urgensinya sebagian besar didorong oleh kerugian besar yang dialami Israel sejak operasi 7 Oktober.
Menurut angka resmi, sekitar 15 persen dari lebih dari 840 tentara Israel yang tewas berasal dari korps lapis baja—kedua setelah infanteri. Israel belum pernah mengalami kerugian unit lapis baja seperti ini sejak Perang Yom Kippur 1973, ketika pasukan Mesir dan Suriah menggunakan misil anti-tank canggih untuk menghancurkan divisi tank Israel tersebut.
Namun, perang itu terjadi antara tentara konvensional. Saat ini, Israel kehilangan tank dan kru dalam perang perkotaan melawan aktor non-negara—sebuah penghinaan yang lebih besar.
Kesepakatan pengadaan tank baru-baru ini menjadi pengakuan atas kegagalan ini. Alih-alih mengevaluasi kembali doktrin militernya, Israel justru menggandakan kekuatan tembakan beratnya.
Akankah terjadi eskalasi lebih lanjut?
Dalam pidato pertamanya setelah penunjukan, Zamir menyatakan tahun 2025 sebagai 'tahun perang'—sebuah pernyataan yang tidak hanya menunjukkan meningkatnya agresi terhadap Palestina tetapi juga mengisyaratkan ambisi regional Israel yang lebih luas.
Penekanannya pada kemandirian militer menunjukkan persiapan untuk konflik berkepanjangan di luar Gaza, yang berpotensi meluas ke Lebanon, Suriah, atau bahkan Iran. Ini juga menandai langkah strategis ini untuk memastikan bahwa Israel dapat berperang tanpa bergantung pada persetujuan atau pasokan dari Barat.
Di luar strategi medan perang, Zamir adalah pendukung vokal hukuman kolektif terhadap Palestina. Seperti mantan menteri pertahanan Yoav Gallant dan mantan menteri keamanan nasional Itamar Ben Gvir, ia secara terbuka mendukung pencabutan sumber daya penting dari Palestina—menyatakan bahwa tidak boleh ada 'air, listrik, atau makanan' disalurkan ke wilayah tersebut.
Mengingat sikap kerasnya, blokade, pembatasan, dan kampanye militer tanpa pandang bulu Israel diperkirakan akan meningkat serangan ofensif di bawah kepemimpinannya.
Namun, pergeseran ini juga dapat membawa risiko. Militer Israel yang lebih agresif, tanpa dibatasi oleh diplomasi Barat, tidak hanya akan meningkatkan ketegangan di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tetapi juga dapat memicu perang regional yang lebih luas—dengan Lebanon, Suriah, dan bahkan Iran.
Dalam era baru militerisme Israel ini, pertanyaannya bukan lagi apakah perang lain akan terjadi, tetapi seberapa jauh perang ini akan berlangsung.
SUMBER: TRT WORLD
